BATAM – Sebagai upaya mengakselerasi percepatan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Rapat Kerja Paguyuban Kementerian PANRB. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo memberikan arahan terkait program prioritas Presiden dan Wakil Presiden yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, yakni pembangunan SDM, simplifikasi regulasi, serta penyederhanaan birokrasi.
Menteri Tjahjo menyampaikan dalam melaksanakan program prioritas reformasi birokrasi tersebut, terdapat empat kunci yang menjadi fokus. “Pertama adalah kecepatan pelayanan dalam menerbitkan perizinan untuk investasi di pusat dan di daerah, yang didukung dengan kunci kedua, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik yang harus semakin baik dalam setiap lini pelayanan kepada masyarakat,” jelas Tjahjo dalam Rapat Kerja Paguyuban Kementerian PANRB di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (3/12).
Kunci ketiga dalam implementasi reformasi birokrasi adalah memastikan ketersediaan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan kompeten. Sehingga ASN mampu melaksanakan pembangunan dan juga mampu memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat di Indonesia.
Kemudian, kunci pelaksanaan reformasi birokrasi selanjutnya adalah memperpendek rentang dan jalur birokrasi yang juga didukung dengan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. “Dengan demikian, budaya inovasi dapat tercipta untuk diaplikasikan di berbagai bidang untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,” lanjut Menteri Tjahjo.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan bahwa rapat kerja ini sebagai sinergi dalam memonitor kemajuan, memperoleh masukan serta merencanakan tindak lanjut dalam implementasi reformasi birokrasi. “Raker ini ditujukan guna memperoleh informasi mengenai capaian, rencana tindak lanjut, serta sinergi dalam menjalankan proses reformasi birokrasi yang dipimpin oleh Kementerian PANRB,” jelas Rini yang juga menjabat sebagai Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB.
Masing-masing deputi di Kementerian PANRB memaparkan capaian dan strategi program yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Paparan disampaikan oleh Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi bidang SDM Aparatur, dan Deputi bidang Pelayanan Publik.
Selain dari Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang merupakan paguyuban instansi dari Kementerian PANRB juga turut serta dalam rapat kerja ini. Keempat instansi tersebut juga memaparkan capaian dan strategi dari reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan kewenangan dari instansi masing-masing.
Sinergi Langkah Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Mendukung Prioritas Kerja Presiden merupakan tema yang diangkat pada rapat kerja kali ini. Adapun topik yang dibahas dalam rapat kerja ini seputar reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, transformasi SDM Aparatur, Mal Pelayanan Publik (MPP), transformasi manajemen SDM ASN, penguatan sistem pengawasan sistem merit, serta percepatan penerapan aplikasi sistem arsip nasional.
Paparan akan capaian dan strategi dari Kementerian PANRB, BKN, LAN, ANRI, dan KASN tersebut akan langsung ditanggapi dan diberikan masukan dari Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) dan Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). Hal ini diperuntukkan agar strategi implementasi reformasi birokrasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden.
Rini mengatakan, dengan diadakannya rapat kerja paguyuban Kementerian PANRB ini, selain dapat meningkatkan sinergi, juga dapat mengakselerasi strategi percepatan reformasi birokrasi. “Dengan adanya rapat kerja ini, Kementerian PANRB bersama instansi paguyuban dapat duduk bersama untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mempercepat implementasi reformasi birokrasi,” pungkas Rini.
Selain Kementerian PANRB dan instansi paguyuban, rapat kerja ini juga turut dihadiri oleh Wali Kota Batam/Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, serta perwakilan Forkopimda Batam. (ald/HUMAS MENPANRB)
