JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta aparatur sipil negara (ASN) muda di Papua untuk turut membangun wilayahnya. ASN sebagai pelayan publik diharapkan dapat merancang dan merealisasikan Papua yang lebih baik, salah satunya dengan menciptakan inovasi berbasis kearifan lokal. Hal ini disampaikan Wapres saat memberikan Pengarahan (Presidential Lecture) kepada Peserta Piloting Program Magang bagi ASN Provinsi Papua, di Istana Wapres, Rabu (16/11).
Permintaan Wapres tersebut bukan tanpa alasan karena saat ini pemerintah telah resmi menetapkan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua. DOB menjadikan Papua saat ini terbagi menjadi lima provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. “Pemekaran ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Papua,” jelas Wapres.
Dengan adanya pemekaran tersebut, Wapres meminta tiga hal pada ASN muda Papua. Pertama, ia meminta ASN muda Papua agar memperkuat pemikiran visioner, optimistik dan konstruktif, seraya terus merawat ikatan sosial Papua yang majemuk.
Kedua, ASN muda Papua harus terus memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan keterbukaan akses digital, termasuk dalam memahami tren global yang dapat mempengaruhi arah pembangunan Papua dan Indonesia di masa depan. “Ketiga, ilmu yang didapat para ASN muda Papua selama kegiatan magang di berbagai wilayah di tanah air, dapat ditularkan kepada ASN lain di Papua,” kata Wapres.
Hal tersebut dilakukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan makmur dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks Papua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua bersama-sama telah merumuskan langkah bagi masa depan Papua selama 20 tahun kedepan yang dituangkan dalam rencana induk percepatan pembangunan Papua 2022-2041.
“Indonesia Maju ingin kita dirikan di atas empat pilar yakni pembangunan manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, juga pemerataan pembangunan serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan,” jelas Wapres.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan Kementerian PANRB telah menerbitkan Surat Edaran No. 20/2022 tentang Peran Serta Instansi Pemerintah dalam Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Daerah Papua melalui Program Magang. Surat edaran yang diterbitkan pada 13 Oktober 2022 lalu tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan kompetensi ASN, termasuk SDM ASN Papua.
“Terbitnya surat edaran ini sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Bapak Presiden untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua, yang juga menjadi bagian dari Program Prioritas Kementerian PANRB untuk melakukan percepatan penyusunan kebijakan, kelembagaan dan tata kelola ASN DOB Papua,” jelas Menteri Anas.
Dengan adanya pemekaran di wilayah Provinsi Papua, peningkatan dan pemerataan kompetensi ASN Papua menurut Menteri Anas menjadi hal yang penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Sesuai aspirasi masyarakat Papua, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli Papua.
“Saya berharap melalui program magang ini, ASN Papua yang telah menjalani program magang, diharapkan kembali dengan membawa terobosan dan ide-ide yang inovatif, kompetensi dan keterampilannya meningkat, serta memberikan manfaat bukan hanya kepada unit kerja tetapi juga masyarakat sekitar,” tambahnya (kar/HUMAS MENPANRB)
