criminalnews.net- Hong Kong,16 juni 2022 bertepatan dengan Hari PRT (Pembantu Rumah Tangga) ,Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) mengadakan acara virtual via zoom yang di hadiri oleh seluruh Anggota JBMI yang merupakan gabungan dari beberapa Organisasi di Hong Kong antara lain : IMWU, LIPMI, ATKI, GAMMI, KMTH, PILAR dan beberapa organisasi lain yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk membela hak para PMI (Pekerja Migran Indonesia).
Tidak hanya itu saja, Forum Diskusi dan Aksi Poster yang di selenggarakan oleh JBMI juga di hadiri kurang lebih 100 partisipan yang terdiri dari beberapa organisasi PRT yang ada di Indonesia, Taiwan, Singapura dan juga Malaysia.
Maryanti yang lebih akrab di panggil “YANTI”, juga mengatakan sebelum Forum malam ini diadakan, siang harinya JBMI juga membuka ruang zoom dimana di acara tersebut BP2MI yang telah menyetujui untuk hadir dan berdialog bersama untuk membahas tentang pencabutan surat ijin wali dalam peraturan Kepala BP2MI No 05/2022, yang di beritakan Criminalnews.net(13/06/2022), akan tetapi pihak BP2MI mangkir, tidak menghadiri acara dialog tersebut.
Padahal kehadiran mereka sudah di tunggu oleh kurang lebih 70 peserta yang merupakan para pengurua organisasi yang meluangkan waktu Nya di sela-sela pekerjaan yang menumpuk di rumah majikan,Yang menjadikan kemarahan para pengurus Organisasi ini semakin bertambah, dan menyebutkan bahwa BP2MI tidak konsisten dengan janji nya.Saat Di Wawancarai kepada salah satu Perwakilan Awak Media criminalnews.net/ Panca lewat By phone.
Gannas Community dari Taiwan yang di wakili oleh Fajar mengungkapkan kekecewaan yang teramat mendalam atas sikap BP2MI yang seolah-olah mempermainkan arti dari sebuah Hak dan kewajiban, hal serupa di serukan juga oleh Sringatin yang merupakan Koordinator Utama dari JBMI.
Sring, berpendapat sekaligus mempertanyakan apakah BP2MI sengaja tidak hadir atau takut untuk menghadiri acara karena khawatir akan di borong pertanyaan oleh para Pekerja Migran Indonesia yang bersatu dalam sebuah Organisasi ini.
Ketua Umum KMTH yang juga merupakan Anggota Paralegal dari POSBAKUM PERARI juga turut menyuarakan kekecewaan nya kepada BP2MI, karena merasa kebohongan dan manipulasi terselubung terjadi di lingkup instansi ini yang selalu mengatasnamakan Perlindungan dan juga Kesejahteraan PMI, yang menurutnya tanpa hasil, bahkan perempuan yang juga mahasiwa Hukum tersebut merasa seolah-olah PMI adalah Sapi perah Negara yang di ambil Devisa nya tapi terabaikan hak nya.
Di penghujung acara Forum dan Aksi poster malam peringatan Hari PRT Internasional yang bertajuk “Perkuat barisan dan perluas solidaritas untuk melawan pengeroposan hak,perampasan upah dan penelantaran negara terhadap PRT migran”, semua pertisipan zoom yang terdiri dari kurang lebih 100 peserta mengangkat poster yang berisi tuntutan PMI Kepada negara Indonesia terutama BP2MI. dilengkapi dengan penyampaian puisi dan Narasi, berikut penggalan narasi & Puisi dari KMTH
“PMI adalah Penopang ekonomi keluarga dan juga negara”
“tapi mengapa negara tidak menopang hak kami atas dasar kemanusiaan”
“bukan perlindungan dan kesejahteraan yang kami dapati”
“tetapi PMI jadi korban diskriminasi baik di negara penempatan bahkan di negeri sendiri”
“Janji hanyalah sebuah janji”
“Kami PMI adalah Barisan pasukan yang kuat dan hebat serta multi talenta yang takkan menyerah karna di jajah oleh peraturan yang tak tentu arah”
“BP2MI jangan pernah mengatur dan membicarakan PMI tanpa melibatkan PMI”
Akhir kata, pesan kami untuk BP2MI
“Jangan berjanji jika hanya untuk di ingkari Jika tidak mampu memberikan perlindungan , setidaknya jangan memberi beban dan penderitaan”
Tegas Ketua Umum KMTH,yang juga Anggota JBMI Dan Juga Paralegal Posbakum PERARI (perkumpulan Pengacara Indonesia) Akhirnya menutup pembicaraan kepada awak media criminalnews.net (Maryanti Ketua Umum KMTH/ Panca)
