KAB. MADIUN – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah Indonesia masih terus didorong pemerintah. Kini, giliran Kabupaten Madiun yang akan segera meresmikan kehadiran MPP di wilayahnya.
“Sesuai janji di tahun lalu, InsyaAllah besok Menteri PANRB akan meresmikan MPP Kabupaten Madiun untuk memberikan kemudahan mengurus administrasi bagi masyarakat Madiun,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, Madiun, Selasa (23/11).
Sebelumnya, MPP ini telah melakukan soft launching pada tanggal 22 Desember 2020 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Madiun Ahmad Dawani Ragil Saputro menyebutkan rencana peresmian MPP ini oleh Menteri PANRB selaku koordinator pelayanan publik di tahun 2021 ini.
Dengan diresmikannya MPP ini, masyarakat Kabupaten Madiun dan sekitarnya telah bisa mengurus berbagai layanan perizinan maupun non-perizinan lintas-instansi di satu tempat saja. Hal ini akan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengurus layanan publik, baik dari segi waktu maupun biaya yang dikeluarkan.
Terdapat 122 layanan perizinan dan 27 layanan non-perizinan dari 22 instansi yang bergabung di MPP ini. Adapun instansi yang tergabung terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Madiun, instansi vertikal dari kementerian dan lembaga, serta BUMN dan BUMD.
Tak hanya menawarkan kemudahan dari sisi pengurusan pelayanan publik, MPP yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 4 ini juga dibangun di titik lokasi strategis. Berada di area Kantor Pemkab Madiun lama yang merupakan titik tengah dari tiap penjuru Kabupaten Madiun, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat untuk menuju MPP tersebut. (nan/HUMAS MENPANRB)
